Diawali Menjual Donat, Elang Gumilang Sukses Jadi Raja Tanah

JAKARTA - Menjadi pengusaha sukses dan memimpin perusahaan dengan berpenghasilan besar tidak harus menunggu tua, namun bisa memulai dari umur yang sangat belia.

Setidaknya ini bukanlah mimpi tapi kenyataan. Pasalnya sudah banyak cerita menggambarkan pengusaha muda sukses yang mengawali usahanya dari awal dan salah satunya Elang Gumilang (23) CEO PT Dwikarsa Semestaguna, pengusaha muda yang sukses di bidang properti.

Kisah sukses pemuda seperti Elang di Indonesia masih langkah dan mungkin hanya seribu satu, karena walaupun masih berstatus mahasiswa dirinya sudah memimpin sebuah perusahaan dengan omset bermiliaran.

Di saat mahasiswa lainnya disibukkan dengan pergulatan kuliah untuk menggapai masa depan yang lebih baik, Elang sudah mendapatkannya. Pemuda kelahiran Bogor 23 tahun lalu sudah mempunyai masa depan yang baik dengan sukses membuka lapangan kerja dan memperkerjakan ratusan orang berkat kegigihannya untuk berwirausaha yang sudah terasah sejak di bangku SMA.

Menurut Elang, kesuksesan yang diraihnya saat ini bukanlah datang begitu saja. Tapi usaha dengan kerja keras, karena sesuatu tidak didapatkan dengan gratis. Pesan tersebut lah yang selalu diajarkan kedua orang tuanya.

Semangat bisnisnya sudah terlihat sejak kecil dan bahkan naluri beriwarusahanya sangat tajam dalam melihat peluang usaha. Tak ayal dirinya sempat merasai bergai macam pekerjaan, mulai dari berdagang donat, menjadi tukang minyak goreng, jualan bolham hingga terakhir menjadi developer properti untuk pembangunan rumah sangat sederhana. Dikatakannya, bisnisnya di bidang properti diawali sebagai marketing perumahan.

"Saya di marketing tidak mendapat gaji bulanan, hanya saja mendapatkan komisi setiap mendapat konsumen," ujarnya, dalam acara Radio Trijaya, bertajuk Talk to CEO, di Jakarta.

Berkat pengalaman sebagai marketing perumahan yang dinilai cukup, telah membuatnya mempunyai pengetahuan di dunia properti.

Sejak saat itu, diapun memberanikan diri ikut tender dalam properti. Kesuksesan yang didapatkannya waktu itu menang dalam tender pembangunan sekolah dasar di Jakarta Barat senilai Rp162 juta.

Kemudian, ambisinya yang ingin terus maju membawanya membangun rumah sangat sederhanya bagi rakyat kecil. Pasalnya saat ini bisnis properti kebanyakan ditujukan hanya untuk kalangan berduit saja.

Sedangkan perumahan yang sederhana dan murah yang terjangkau untuk orang miskin masih jarang sekali pengembang yang peduli. "Banyak orang di Indonesia terutama yang tinggal di kota belum punya rumah, padahal mereka sudah berumur 60 tahun, biasanya kendala mereka karena DP yang kemahalan, cicilan kemahalan, jadi sampai sekarang mereka belum berani untuk memiliki rumah," jelasnya, dalam acara Radio Trijaya, bertajuk Talk to CEO, di Jakarta.

Dengan modal patungan Rp340 juta, pada tahun 2007 Elang mulai membangun rumah sehat sederhana (RSS) yang difokuskan untuk si miskin berpenghasilan rendah. Dari penjualan rumah yang sedikit demi sedikit itu. Modalnya Elang putar kembali untuk membebaskan lahan di sekitarnya. Rumah bercat kuning pun satu demi satu mulai berdiri.

Elang membangun rumah dengan berbagai tipe, mulai tipe 22/60 dan juga tipe 36/72. Rumah-rumah yang berdiri di atas lahan 60 meter persegi tersebut ditawarkan hanya seharga Rp25 juta dan Rp37 juta per unitnya.

"Jadi, hanya dengan DP Rp1,25 juta dan cicilan Rp90 ribu per bulan selama 15 tahun, mereka sudah bisa memiliki rumah," ungkapnya.

Berbisnis tidak selamanya berjalan lurus dan pasti ada gelombangnya, terlebih sektor properti. Kekurangan modal dan memaksanya memeras otak mencari jalan keluar. Namun hal tersebut disiasatinya dengan mencari penyandang dana dengan sistem bagi hasil. "Kebetulan latar pendidikan saya dari ekonomi, sedikit-sedikit tahu jurusnya," katanya.

Meskipun demikian, dia tetap mempertahankan komposisi kepemilikan sebesar 40 persen.

Naiknya harga bahan baku membuatnya perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan termasuk dengan kondisi krisis ekonomi global saat ini. Bila dahulu Elang melepas satu unit rumah sederhana seharga Rp23 juta per unit, sekarang rencana anggaran biaya (RAB) mencapai Rp33 juta per unit. Dengan jumlah itu baru bisa menutupi biaya produksi sekaligus memberi keuntungan.

Krisis ekonomi global saat ini disikapinya dengan optimisme. Pasalnya di industri properti Indonesia tidak terlalu bergantung pada asing, sehingga masih ada keyakinan pasar terus terbuka. "Industri properti Indonesia masih didominasi oleh pasar lokal. Orang asing belum boleh memiliki properti di Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, rasa optimistis industri properti juga disampaikan Presdir PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S Thaib. Hiramsyah melihat krisis ini sebagai momentum bagi industri properti untuk menata diri agar lebih berkembang dan kompetitif.

Krisis, akan menciptakan titik keseimbangan baru bagi pengembang. "Lihatlah, pengembang dengan fundamental kuat dan strategi yang tepat akan bertahan, dan bahkan makin eksis, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga global," paparnya.

Namun, dia tidak menampik akan adanya sejumlah proyek yang tertunda akibat kesulitan likuiditas.
Source: okezone.com

Pilihan Ekonomi Rakyat

RAKYAT Indonesia telah mengamanatkan setidaknya dua aspek penting kebijakan ekonomi politik dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009.Pertama,adanya kepercayaan pada sistem ekonomi yang tengah dibangun dan berlaku saat ini.

Kedua, pemilu mempertegas keinginan rakyat terhadap komitmen intervensi negara secara langsung dalam mengatasi berbagai persoalan dasar seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kedua amanat ini bisa diinterpretasikan dari konfigurasi hasil pemilu legislatif.

Perhitungan cepat (quick count) beberapa lembaga riset menunjukkan Partai Demokrat, sebagai partai pemerintah, keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara lebih dari 20 persen. Perolehan suara ini disusul Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang masing-masing meraih suara sekitar 14?15 persen.

Setelah posisi tiga besar ini, terdapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selanjutnya Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Kemenangan partai pemerintah mengindikasikan rakyat menginginkan kesinambungan dan kepastian.

Demikian juga, berkaca pada rekam jejak kebijakan serta visi misi yang ada, hasil pemilu bisa juga ditafsirkan sebagai kepercayaan rakyat (vote of confidence) pada sistem ekonomi yang dibangun dan berlaku saat ini. Alasannya,ketiga partai peraih suara terbesar pemilu kali ini dapat dikategorikan sebagai partai yang berideologi ekonomi di posisi kanan tengah.

Dalam konteks ini, ekstrem kanan adalah representasi ideologi ekonomi yang melulu mengandalkan pasar, sementara sebaliknya ekstrem kiri sangat mengandalkan peran pemerintah dalam melakukan peran distribusi dan alokasi perekonomian.

Penempatan ketiga partai pemenang ini dalam posisi kanan tengah berdasarkan rekam jejak kebijakan dan platform ekonomi ketiga partai,yang pada masanya masing-masing mengandalkan mekanisme pasar sebagai alat melakukan distribusi dan alokasi berbagai sumber daya perekonomian.

Kebijakan intervensi hanya dilakukan secara selektif untuk berbagai alasan, salah satunya untuk melakukan transfer langsung pendapatan kepada masyarakat. Selain itu, ketiga partai ini juga kerap mengutamakan penciptaan stabilitas ekonomi sebagai fondasi dasar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Secara tidak langsung, hasil pemilu legislatif kali ini juga mengindikasikan adanya vote of no confidence dari rakyat terhadap sistem atau quasi-sistem alternatif yang ditawarkan. Sebagaimana dimaklumi, pelaksanaan pemilu yang bersamaan dengan puncak krisis ekonomi global telah memunculkan wacana perlunya sistem ekonomi alternatif di Indonesia.

Beberapa alternatif yang ditawarkan partai-partai yang meraih suara minimal memang terlihat ideal secara konsepsi.Namun, suatu sistem tidak berhenti sekadar pada tataran konsepsi. Problem sering lebih pada tataran implementasi di mana praktik yang ada kerap jauh dari hal yang diidealkan. Pada titik ini, rakyat Indonesia menyuarakan keinginan terhadap kesinambungan.

Yang diperlukan bukan perubahan mendasar, melainkan sekadar memperbaiki apa yang sudah ada. Dengan hasil ini serta pelaksanaan pemilu yang umumnya aman, tidak mengherankan bila pasar uang menyambutnya dengan gembira.Selama dua hari terakhir, pemodal, baik asing maupun domestik, banyak memborong saham dan rupiah.

Kedua hal ini otomatis mendorong indeks saham dan nilai tukar rupiah menguat hingga menyentuh level tertinggi dalam setidaknya lima bulan terakhir. Indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat tajam ke atas 1.500-an. Begitu juga rupiah menguat ke level di bawah 11.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pilihan rakyat pada pemilu legislatif kali ini juga mengindikasikan kesepakatan terhadap berbagai bentuk kebijakan transfer langsung, yang dilakukan pemerintah. Terlepas dari berbagai soal yang melingkupi bentuk kebijakan ini, baik secara konseptual maupun praktis,suara rakyat yang selama ini terungkap di lapangan menginginkan keberlanjutan kebijakan transfer langsung, baik dalam bentuk uang tunai (BLT), kompor, minyak tanah maupun beras.

Pilihan pada partai pemerintah merupakan bukti bahwa sebagian besar rakyat Indonesia, yang memang tergolong berpendapatan menengah ke bawah, menginginkan terus berlanjutnya programprogram tersebut. Banyak partai terlambat menyadari pilihan ini. Pada awal kampanye, mereka menyuguhkan kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan transfer langsung pemerintah, yang sebagian besar sah secara akademis.

Namun, mereka kemudian menyadari bahwa rakyat punya anggapan lain. Perubahan posisi sebagian partai terhadap bentuk kebijakan ini terbukti sudah sangat terlambat. Mereka terlambat menyadari bahwa intervensi dan bantuan langsung pemerintah kepada rakyat sesungguhnya merupakan kontrak politik pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah sebagai representasi negara adalah pihak yang diberikan hak untuk mengatur dan melarang, sepanjang mereka membantu dan mengayomi secara langsung kehidupan ekonomi rakyat. Selama kewajiban ini terpenuhi, hampir bisa dipastikan pihak yang memerintah akan terus diberi mandat untuk berkuasa.

Sementara, bila tidak, jangan berharap mandat diberikan atau diteruskan. Sepanjang sejarah yang ada, tidak berlebihan bila dikatakan faktor utama penyebab jatuh bangunnya pemerintahan di Indonesia adalah pengabaian atau penegakan kewajiban ekonomi negara. Dari interpretasi ini,satu pesan penting untuk siapa pun yang ingin berlaga pada pemilihan presiden nanti agaknya adalah sebagai berikut.

Jangan mengusung platform kebijakan yang ekstrem dan pastikan keberlanjutan tanggung jawab dan transfer langsung negara pada mereka yang miskin, tersisihkan, dan tak berdaya. (*)M IKHSAN MODJO-Direktur Indef
Source: okezone.com

Mengapa Bank Tidak Segera Menurunkan Bunga Kredit?

Perbankan nasional kini menjadi sorotan karena tidak juga menurunkan bunga kreditnya. Padahal, bunga acuan alias BI Rate terus melandai hingga kini berada di level 7,50 persen.

Perlu diketahui, bunga kredit ditentukan berbagai komponen,antara lain biaya operasi, laba yang diinginkan, pajak, cadangan risiko kredit macet, total biaya dana. Mari kita bahas lebih terperinci! Pertama, biaya operasional.

Tentu bank akan menghitung berapa biaya yang dikeluarkan, mencakup biaya administrasi, biaya tenaga kerja. Ini juga sering disebut overhead cost. Kedua, sasaran laba. Dalam menentukan bunga kredit, bank juga akan menetapkan sasaran laba yang bakal diraih. Hal ini terkait pula dengan jenis kredit.

Bunga kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada umumnya akan lebih kecil daripada bunga kredit komersial. Ketiga, biaya pajak. Jangan lupa, bank yang memberikan kredit akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Keempat, cadangan.

Bank wajib menyediakan cadangan (loan loss provision) atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) jikalau kredit yang dikucurkan ternyata macet. PPAP untuk kredit lancar (current), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (sub-standard), diragukan (doubtful), dan macet (lost) masing-masing sebesar 1 persen, 5 persen, 15 persen, 50 persen dan 100 persen.

Intinya, sekalipun kredit lancar, bank tetap wajib mencadangkan 1 persen. Statistik Perbankan Indonesia posisi Februari 2009 menunjukkan bahwa rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) kelompok bank umum naik dari 3,20 persen per Desember 2008 menjadi 3,72 persen.Artinya, PPAP kian membengkak yang ujungnya akan menggerus laba yang ditahan (retained earning).

Bukan hanya itu, cadangan juga akan mengurangi modal yang tersedia. Dengan bahasa lebih bening, kecukupan modal minimum alias capital adequacy ratio (CAR) bank nasional yang kini mencapai 18,04 persen bakal menipis. Kelima,biaya dana (cost of fund).

Bank akan menetapkan biaya untuk memperoleh dana yang akhirnya dikembalikan kepada masyarakat berupa kredit. Dana dapat diperoleh dari dana pihak ketiga (DPK) yang meliputi tabungan, giro, dan deposito.Tabungan dan giro dikenal sebagai dana murah karena bank memberikan bunga rendah kepada nasabah produk ini.

Sebaliknya, deposito merupakan dana mahal karena bank menawarkan bunga yang tinggi kepada nasabahnya. Lirik saja,bunga deposito masih bertengger tinggi, sekitar 10 persen untuk minimal Rp500 juta atau bahkan Rp1 miliar. Untuk dapat memberikan kredit valas (valuta asing), bank nasional terpaksa mencari utang valas ke bank koresponden asing di dalam atau luar negeri.

Dana ini lebih mahal daripada deposito. Kian tinggi biaya dana, kian tinggi pula bunga kredit, apalagi di tengah krisis ekonomi global saat ini. Selain itu, kini bank sedang menghadapi dilema. Sejatinya, ketika suatu bank menawarkan bunga deposito tinggi, berarti bank tersebut sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Pada kuartal III-2008 memang perbankan nasional menghadapi kesulitan, tetapi kini likuiditas bank papan atas sudah mulai pulih. Hal ini berbeda dengan bank papan bawah yang kemungkinan masih kekurangan likuiditas. Nah, kondisi ini akan memengaruhi bank papan bawah.Alhasil,mereka akan menawarkan bunga deposito lebih tinggi sehingga biaya dana kian melangit.

Bila bunga deposito menurun secara drastis, deposan kelas kakap, di antaranya. perusahaan pembiayaan (multifinance), asuransi, yayasan dana pensiun, dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) segera memindahkan deposito ke bank lain. Sebab,pada umumnya dana pensiun akan menempatkan investasi portofolio mereka di deposito on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), saham, obligasi, reksa dana, surat berharga, penempatan langsung,tanah dan bangunan.

Dilema ini akan terus bergulir karena bank nasional juga bersaing ketat dengan pemerintah, yang pada awal Februari 2009 menerbitkan obligasi ritel berbasis syariah alias sukuk ritel. Sukuk ritel ini menawarkan kupon bunga 12 persen per tahun dengan tenor tiga tahun dan dengan minimal investasi Rp5 juta untuk perorangan dan Rp1 miliar untuk lembaga. Imbal hasil sukuk ritel ini lebih tinggi daripada bunga deposito.

Jadi, jangan kaget bila terjadi migrasi dana dari deposito ke instrumen investasi lain. Sebut saja sukuk ritel,surat utang negara (SUN), obligasi korporasi atau Obligasi Negara Ritel (ORI) yang mencorong. Kondisi ini akan mendorong bank nasional untuk merevisi rasio portofolio.

Semula rasio berkisar antara 70 persen kredit korporasi (corporate banking) dan 30 persen kredit ritel (retail banking).Namun, rasio itu kini berubah menjadi 60 persen kredit korporasi dan 40 persen kredit ritel termasuk kredit konsumsi (consumer banking) dan kredit mikro (micro banking). Ini bermanfaat untuk men-set off pendapatan bunga kredit (interest income) korporasi yang belum optimal.

Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, bank nasional memang sulit untuk segera menurunkan bunga kredit sekalipun BI Rate makin menurun. Namun, bank nasional hendaknya juga menyadari, kian tinggi bunga kredit berarti kian tinggi biaya modal (cost of capital) bagi sektor riil. Akibatnya, pebisnis megap-megap karena biaya produksi kian melejit padahal penjualan belum tentu meningkat.

Alhasil, NPL kredit modal kerja terancam melambung seperti yang terjadi saat ini, naik 15,72 persen atau Rp3,6 triliun dari Rp22,9 triliun per Desember 2008 menjadi Rp26,5 triliun per Februari 2009. Bank terkena getahnya. Untuk itu, inilah tantangan sejati bagi bank nasional untuk menggerakkan roda dunia usaha dengan menurunkan bunga kredit. (*) Paul Sutaryono
Source: okezone.com